(Tulisanku saat kelas 1 SMA wqwqwq)
Menjelang UN, pasti banyak warga sekolah yang sibuk kasak kusuk bagaimana untuk menghadapinya. Mulai dari les tambahan di sekolah sampai bimbel. Berbagai buku "tips membabat soal cepat dan tepat, sukses menyongsong UN" mulai dilahap.
Semua itu dilakukan bagaimana lulus dengan nilai bagus. Namun, yang perlu diamati adalah apakah lulus dengan "halal" atau tidak?
UN sebagai standar kelulusan jelas jelas tidak adil. Bagaimana mungkin para pembuat kebijakan pendidikan dengan gampangnya menetapkan standar kelulusan dengan ujian nasional. Tiga tahun perjuangan belajar dipertaruhkan oleh 3 hari!
Bayangkan! Kok justru para pembuat kebijakan yang jelas jelas tidak ada koneksi langsung dengan peserta didik seenaknya membuat kebijakan, padahal ada guru yang lebih mengenal dekat para peserta didik.!?
Pada akhirnya timbullah yang disebut dengan "jalan pintas yang dianggap pantas"! Bagaimana tidak? Guru menyuruh secara terang terangan agar siswa "bebas" selama UN. Bebas dalam artian bisa membuat "jimat" ala anak sekolahan alias sontekan...
Kita hubungkan dengan UN. Tapi yang jelas kita semua harus konsisten. UN tak usah dibuat menjadi standar kelulusan. Negara dgn sistem pendidikan paling baik aja tidak ada istilah uen-uen-an. Kita sendiri apalagi, malah memperburuk situasi. Secara psikologis, siswa juga (khususnya saya) sangat terbebani dengan kebijakan "bodoh" ini.
Tetapi, saat ini di masa pesta demokrasi kita Bangsa Indonesia, mari memilih pemimpin yang memiliki misi untuk membenahi dunia pendidikan bangsa kita secara khusus mengenai masalah UN. Ayo memilih utk Indonesia (saya belum bs memilih, karena belum cukup umur, too bad). Pembenahan suprastruktrur dan infrastruktur pendidikan sangatlah perlu. Guru yang berkompeten kunci suksesnya pendidikan. Sekian dari saya.
Salam hangat.
NB (naporlu botoon) : kalo gak suka note saya, terserah!
-9 Juni 2014-
 |
| ilustrasi google |
Menjelang UN, pasti banyak warga sekolah yang sibuk kasak kusuk bagaimana untuk menghadapinya. Mulai dari les tambahan di sekolah sampai bimbel. Berbagai buku "tips membabat soal cepat dan tepat, sukses menyongsong UN" mulai dilahap.
Semua itu dilakukan bagaimana lulus dengan nilai bagus. Namun, yang perlu diamati adalah apakah lulus dengan "halal" atau tidak?
UN sebagai standar kelulusan jelas jelas tidak adil. Bagaimana mungkin para pembuat kebijakan pendidikan dengan gampangnya menetapkan standar kelulusan dengan ujian nasional. Tiga tahun perjuangan belajar dipertaruhkan oleh 3 hari!
Bayangkan! Kok justru para pembuat kebijakan yang jelas jelas tidak ada koneksi langsung dengan peserta didik seenaknya membuat kebijakan, padahal ada guru yang lebih mengenal dekat para peserta didik.!?
Pada akhirnya timbullah yang disebut dengan "jalan pintas yang dianggap pantas"! Bagaimana tidak? Guru menyuruh secara terang terangan agar siswa "bebas" selama UN. Bebas dalam artian bisa membuat "jimat" ala anak sekolahan alias sontekan...
Bagaimanapun juga harus lulus! Dan pada akhirnya, tidak dapat dipungkiri bahwa dari generasi ini akan lahir pemimpin Indonesia yang bermental korup. Saya pernah membaca sistem pendidikan di Finland- Eropa utara berseberangan dengan Sweden- yang unik di dunia dan merupakan negara dengan sistem pendidikan paling baik di dunia tidak ada sistem ujian atau uen-uen-an. Remedial itu tidak dianggap sebagai kegagalan tetapi perbaikan. Yg utama dan terutama adalah "effort". Selama proses pendidikan, tidak mementingkan hasil akhir tetapi selama proses. Dan juga para pendidik juga diutamakan yg berkompeten tinggi (Fyi bisa dibaca buku Finnish Lessons: What can the world learn from educational change in Finland oleh Pasi Sahlberg).
Sebaliknya di negeri kita tercinta, lulusan dari sekolah2 yg terakreditasi malah terlempar ke jurusan yang dianggap lebih elit yaitu kedokteran, teknik. Sedangkan yang beralih ke bidang keguruan adalah sisa yang gagal bersaing ke sana.
Sebaliknya di negeri kita tercinta, lulusan dari sekolah2 yg terakreditasi malah terlempar ke jurusan yang dianggap lebih elit yaitu kedokteran, teknik. Sedangkan yang beralih ke bidang keguruan adalah sisa yang gagal bersaing ke sana.
Kita hubungkan dengan UN. Tapi yang jelas kita semua harus konsisten. UN tak usah dibuat menjadi standar kelulusan. Negara dgn sistem pendidikan paling baik aja tidak ada istilah uen-uen-an. Kita sendiri apalagi, malah memperburuk situasi. Secara psikologis, siswa juga (khususnya saya) sangat terbebani dengan kebijakan "bodoh" ini.
Tetapi, saat ini di masa pesta demokrasi kita Bangsa Indonesia, mari memilih pemimpin yang memiliki misi untuk membenahi dunia pendidikan bangsa kita secara khusus mengenai masalah UN. Ayo memilih utk Indonesia (saya belum bs memilih, karena belum cukup umur, too bad). Pembenahan suprastruktrur dan infrastruktur pendidikan sangatlah perlu. Guru yang berkompeten kunci suksesnya pendidikan. Sekian dari saya.
Salam hangat.
NB (naporlu botoon) : kalo gak suka note saya, terserah!
-9 Juni 2014-
Post a Comment
0 Comments